Jakarta, Bincang.id – Aksi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung di kawasan Patung Kuda dan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026), berujung pada dialog langsung dengan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, di Istana Wakil Presiden.
Sebanyak 15 mahasiswa perwakilan dari Universitas Bung Karno (UBK), Universitas MH Thamrin, dan Universitas Terbuka diterima untuk menyampaikan aspirasi yang sebelumnya mereka suarakan melalui aksi unjuk rasa. Pertemuan berlangsung hampir dua jam, mulai sekitar pukul 17.20 WIB hingga 19.00 WIB.
Berbeda dengan banyak aksi demonstrasi yang berakhir di depan pagar istana, perwakilan mahasiswa kali ini mendapat kesempatan menyampaikan langsung hasil kajian, kritik, dan tuntutan kepada pemerintah. Dalam audiensi tersebut, mahasiswa membawa sejumlah isu mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), biaya pendidikan tinggi, kondisi ekonomi nasional, hingga penguatan supremasi sipil.
Koordinator Aksi UBK, Muhammad Abdimaludin, mengatakan pertemuan tersebut menjadi ruang konstitusional bagi mahasiswa untuk menyampaikan berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
“Tentunya hasil dari pertemuan sama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuahkan hasil. Kawan-kawan mahasiswa pun menyampaikan aspirasi, baik keluh kesah mereka dari daerah, baik dari keluh kesah skala nasional, mereka menyampaikan secara konstitusional ke depan langsung Bapak Wapres,” ujar Abdimaludin usai pertemuan.
Menurutnya, Gibran menerima berbagai masukan yang disampaikan mahasiswa dan berjanji akan meneruskan hasil audiensi tersebut kepada Presiden RI, Prabowo Subianto.
“Artinya Mas Wapres terbuka dan menerima hasil kajian, dia akan mengaudit dan dia akan memberitahukan kepada pimpinan, lebih khusus Presiden Prabowo Subianto,” kata Abdimaludin.
Dalam memorandum yang diserahkan kepada pemerintah, mahasiswa mengajukan sejumlah tuntutan. Di antaranya pembekuan sementara pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis untuk dilakukan audit transparan, pengalihan sebagian anggaran efisiensi negara untuk subsidi pendidikan tinggi dan UKT, peninjauan kembali regulasi yang berkaitan dengan kepolisian, serta langkah konkret menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Meski mengapresiasi keterbukaan pemerintah menerima aspirasi, mahasiswa menegaskan bahwa dialog di Istana bukanlah akhir dari perjuangan mereka. Sebagai bentuk pengawalan terhadap hasil audiensi, mahasiswa memberikan tenggat waktu lima hari kepada pemerintah.
“Kami dari BEM Universitas Bung Karno memberikan waktu 5 x 24 jam. Ketika aspirasi yang kami sampaikan tidak terealisasi, maka kami akan membentuk pergerakan dan tentu aksi berjilid-jilid,” tegas Abdimaludin.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa mahasiswa akan terus mengawal hasil pertemuan dengan pemerintah. Bahkan, menurut Abdimaludin, batas waktu lima hari itu telah dicantumkan secara resmi dalam memorandum yang diserahkan kepada pihak Istana.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden, Al Muktabar, menyatakan Wakil Presiden menyambut baik seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Ia menegaskan berbagai masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah sesuai dengan mekanisme dan kewenangan yang berlaku.
Menurut Al Muktabar, penerimaan terhadap mahasiswa merupakan bentuk penghormatan pemerintah terhadap demokrasi dan kebebasan menyampaikan pendapat.
“Bapak Wakil Presiden menyambut baik dan menerima apa-apa yang tadi telah disampaikan dalam bentuk dialog yang interaktif,” ujarnya.
Pertemuan ini menjadi salah satu momen penting dalam dinamika hubungan pemerintah dan gerakan mahasiswa. Dari jalanan menuju ruang audiensi Istana, mahasiswa tidak hanya membawa tuntutan, tetapi juga menguji sejauh mana pemerintah bersedia mendengar dan menindaklanjuti suara publik. Kini, perhatian tertuju pada langkah pemerintah dalam beberapa hari ke depan, sementara mahasiswa bersiap mengawal janji yang telah mereka titipkan langsung kepada Wakil Presiden.
